Pelaksanaan Sistem Online Single Submission di Kabupaten Sumenep

Untuk mempermudah prosedur dalam memperoleh izin usaha, pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan memperkenalkan sistem perizinan bisnis terpusat yang baru didirikan yaitu sistem Online Single Submission (OSS). OSS yang telah dibuat bertujuan untuk membantu para pelaku bisnis untuk memperoleh izin usaha lebih cepat dan lebih mudah. Namun, metode baru ini masih sangat sulit dipahami bagi beberapa pelaku bisnis. Pertanyaan yang tak terhindarkan muncul apakah pelaksanaannya memang efektif dan efisien untuk membantu investor dalam mendapatkan lisensi, terutama di Sumenep. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini berfokus pada sistem implementasi OSS di Sumenep sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Aplikasi Elektronik Perizinan Usaha Terpadu.
Untuk membahas beberapa masalah, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris di mana sumber primer berasal dari wawancara langsung dengan investor, pegawai negeri sipil, pejabat terkait dan juga mengumpulkan data. Untuk sumber sekunder, penelitian ini menggunakan hukum, buku, jurnal, dan masalah terkait lainnya pada sistem OSS dan investasi.
Dapat disimpulkan bahwa; pertama, implementasi OSS di Sumenep menghadapi banyak kendala baik secara internal maupun eksternal. Kedua, implementasi OSS di Sumenep belum konsisten dengan Pasal 4 (b) Undang-Undang Nomor 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan tujuan pembuatan kebijakan investasi untuk mempercepat peningkatan investasi yang belum tercapai.
Kata Kunci: Online Single Submission (OSS), investasi, implementasi,Sumenep.