TINJAUAN YURIDIS PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG DAPAT MENCEGAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang digunakan para pejabat pemerintahan untuk menghindari jeratan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan hal tersebut terdapat putusan pengadilan yang bekaitan dengan permasalahan tersebut yaitu Putusan Nomor 176/G/2015/PTUN-JKT Jo Putusan Nomor 112/B/2016/PT.TUN.JKT Jo Putusan Nomor 482 K/TUN/2016 serta Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SelJo Putusan Nomor 50/PK/Pid.Sus/2016 putusan tersbut terdapat tumpang tindih antara proses peradilan pidana dan proses peradilan administrasi. Rumusan masalah yaitu Apakah tepat ketentuan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinaldengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat menyatakan tidak sah atau membatalkan suatu keputusan yang dilakukan dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui wewenangnya untuk mengadili ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dan/atau badan pemerintah adalah tidak tepat karena dapat mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena juga tidak sesuai Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Administrasi Pemerintahan