Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai Kewajiban Pemberi Kerja Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan BPJS Kesehatan (Studi Kasus PT. Madani di Gresik)

ABSTRAK
Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai Kewajiban Pemberi Kerja Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan BPJS Kesehatan
(Studi Kasus PT. Madani di Gresik)
Tenaga kerja mempunyai peran terhadap pembangunan dan juga membutuhkan jaminan untuk keberlangsungan dalam bekerja berupa jaminan kesehatan. PT. Madani dalam hal ini telah memberikan jaminan sendiri untuk tenaga kerjanya. Namun, adanya UU Nomor 24 Tahun 2011, perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan. Hal tersebut menjadi bahan pembahasan bagi peneliti mengenai konsep maṣlaḥah mursalah bagi perusahaan dalam mendaftarkan keanggotaan BPJS kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sedangkan perusahaan telah memberikan jaminan kesehatan sendiri bagi tenaga kerjanya.
Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif studi kasus yang dilakukan pada PT. Madani di Gresik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer yang diperoleh dari rekaman wawancara dan data sekundernya berupa Undang-undang dan buku-buku. Analisis data dilakukan dengan menganalisis konsep maṣlaḥah mursalah mengenai kewajiban setiap perusahaan mendaftarkan jaminan BPJS kesehatan bagi tenaga kerjanya.
Kewajiban pemberi kerja melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan tercantum dalam PP Nomor 111 tahun 2013. Di PT. Madani ini telah memberikan jaminan sendiri untuk tenaga kerjanya namun juga tidak mengesampingkan peraturan pemerintah adanya kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS kesehatan. Jaminan yang diberikan oleh perusahaan sendiri dinilai memberikan manfaat bagi tenaga kerjanya. Akan tetapi jaminan ini belum dapat menanggung sepenuhnya dan BPJS kesehatan dirassa dapat memberikan manfaat dalam membantu perusahaan mengcover biaya perawatan bagi tenaga kerjanya. Oleh karena itu, perusahaan tidak merasa keberatan dengan adanya dua jaminan yang ditanggungnya, yang mana perusahaan dikenakan biaya sebesar 4% dan 1% biaya dari tenaga kerjanya yang diambil dari gaji guna membayar iuran pada BPJS kesehatan. Adanya jaminan tersebut tenaga kerja diharapkan lebih prodktif dalam bekerja. Sehingga perusahaan akan mendapatkan manfaatnya dan hal inilah yang sesuai dengan konsep maṣlaḥah mursalah.

Kata kunci: Kewajiban, Keanggotaan BPJS, Maṣlaḥah Mursalah.