HUBUNGAN KEMITRAAN SEJAJAR ANTARA BUPATI/WALIKOTA DENGAN DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan kerja kemitraan yang sejajar telah terjalin antara
Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota merupakan hubungan
yang memiliki kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa di antara keduanya itu memiliki kedudukan yang
sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam
membuat kebijakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing.

Hubungan kerja yang setara ini membuat kebingunan dengan
adanya Bupati/Walikota sebagai pemimpin penyelenggaraan
pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Theoretical
Research, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berorientasi
pada prinsip, doktrin, konsep ataupun asas yang mendukung penelitian ini.
Kemudian rumusan masalah akan dianalisis secara preskriptif dengan
menggunakan bahan hukum yang sudah diklasifikasi. Hasil penelitian
yang didapat menunjukan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik dan tidak adanya
kesejajaran antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota dalam
hal pengawasan.

Kata Kunci : Kemitraan Sejajar, Fungsi Pengawasan, Prinsip
Transparansi.