IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU USAHA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI ECERAN (Studi Kasus di Kecamatan Genteng Kota Surabaya)

Minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Demi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan bantuan melalui pihak Pertamina dengan subsidi harga bahan bakar minyak. Beberapa masyarakat memanfaatkan peluang dengan menjual kembali bahan bakar minyak yang telah disubsidi pemerintah. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah dapat dipidana 6 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 60.000.000.000. Pada Surat Edaran Menteri ESDM mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan ditetapkan bahan bakar Pertalite telah dilarang pembelian menggunakan jeriken. Ditemukan sumber berita pada media sosial serta keluhan dari masyarakat sekitar, sehingga tersirat adanya masalah implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait minyak bumi dan gas terhadap pelaku Bahan Bakar Minyak Bersubsidi eceran di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pedekatan sosiologi hukum dan eksplanasi yang bersifat analisis deskriptif melalui wawancara (interview), kuesioner, dan pemgamatan (observation).rnHasil penelitian ini menujukan bahwa bagi pelaku usaha Bahan Bakar Minyak eceran tidak ada izin pengangkutan, pengolahan, izin niaga, dan izin penyimpanan. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu hasil penelitian menujukan bahwa implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kurang efektif diterapkan terhadap pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Bersubsidi eceran di Kecamatan Genteng Kota Surabaya kurang efisien dalam mendapatkan penegakan hukum.rnKata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha BBM Eceran, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.