IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus di Warung-Warung Angkringan Jombang)

Minuman beralkohol, atau minuman keras adalah minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan, atau fermentasi tanpa penyulingan, dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat tinggi serta mengandung senyawa etanol atau etil alkohol (C2H5OH). Di Kabupaten Jombang, penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan telah menjadi permasalahan klasik yang berpotensi memicu tindakan kejahatan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diberlakukan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas terkait minuman beralkohol, dengan tujuan meminimalkan dampak negatifnya di masyarakat Kabupaten Jombang.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Oleh karena itu fokus penelitian ini berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang bersifat analisis deskriptif melalui wawancara (interview), dan pengamatan (observation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum efektif di lakukan di warung-warung angkringan Jombang, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat, serta adanya dukungan tidak resmi dari oknum Kepolisian dan TNI terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi menghambat optimalisasi penegakan hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.