KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

ABSTRAK
Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), komisi ini dibentuk sebagai salah satu dari
agenda pemberantasan korupsi, seiring berjalannya waktu keberadaan KPK menjadi suatu hal yang
menarik untuk di perbincangkan bahkan ada lima putusan MK yang membahas tentang KPK dari
lima putusan tersebut ada satu putusan yang memberikan pendapat berbeda yakni putusan no.
36/PUU-XV/2017 yang mengatakan KPK sebagai lembaga eksekutif maka dari itu setatus dan letak
KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jelas.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas doktrindoktrin
hukum
atau
asas-asas
dalam
ilmu
hukum.
Bahan
skripsi
ini
terdiri
dari
bahan
skripsi
primer

yaitu
bahan-bahan
hukum

yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum
yang tidak terkodifikasi dan bahan skripsi skunder yaitu semua publikasitentang hukum yang bukan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan pendapat para
hakim pengadilan. Pengumpulan bahan ini di lakukan dengan cara menggali kerangkan normatif
dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan posisi KPK dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga
negara independen yang bebas intervensi dari pihak manapun yang memiliki fungsi eksekutif
namun bukan berada dibawah kekuasaan eksekutif karena KPK merupakan lembaga super body
yang mempunyai wewenaang untuk meminta laporan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Kata kunci : KPK, Lembaga Negara, Sistem Ketatanegaraan RI.