REKONSTRUKSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA

ABSTRAK
UUD NRI Tahun 1945 telah merubah sistem ketata negaraan Indonesia yang sebelumya pembagian
kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan dengan menerapkan prinsip cheks and balances.
Kedudukan MPR berubah yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga
tinggi negara yang sederajat. Keadaan ini mengurangi kewenangan MPR, saat ini MPR mempunyai
kewenangan: (i) mengubah dan menetapkan UUD; (ii) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
(iii) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah masa jabatan; (iv) memilih
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam mengisi lowongan jabatan. MPR tidak lagi menetapkan
GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, akibatnya tidak ada kewenangan MPR yang
bersifat tetap. MPR sebagai institusi tetap tidak akan berjalan efektif karena kewenangan yang
dimiliki hanya bersifat insidentil. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan perundangan dan
perbandingan penelitian ini bertujuan merekonstruksi kelembagaan MPR dan lembaga perwakilan
dalam sistem ketata negaraan Indonesia supaya MPR menjadi lembaga negara yang lebih efektif.
Hasil penelitian ini melihat bahwa perubahan kelembagaan MPR menjadi sidang gabungan (joint
session) antara DPR dan DPD dengan perimbangan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and
balances merupakan konsep ideal dan relevan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada akhirnya
MPR akan memiliki kewenangan-kewenangan di bidang legislatif yaitu: (i) Membentuk undangundang;

(ii) Menetapkan APBN; (iii) Mengawasi jalannya pemerintahan; (iv) Mengesahkan
perjanjian internasional; (v) Memberikan persetujuan untuk pernyataan perang dan damai dengan
negara lain. Kewenangan-kewenangan tersebut kemudian dilaksanakan oleh DPR dan DPD dengan
perimbangan kekuasaan agar sejalan dengan checks and balances sistem yang dianut.

Kata Kunci: Kewenangan MPR, Kelembagaan, Sidang Gabungan