PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN ZAT DIMENHIDRINAT YANG TERDAPAT DI ANTIMO DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Penyalahgunaan obat antimo, yang mengandung zat Dimenhidrinat, telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus-kasus penyalahgunaan obat antimo yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja, menunjukkan bahwa penggunaan obat antimo secara berlebihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perilaku seseorang. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Psikotropika mengatur bahwa penggunaan obat-obatan, termasuk obat antimo, hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter dan dilarang untuk disalahgunakan.rnrnMetode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif di karenakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.rnrnDari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan obat antimo dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Psikotropika. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan Undang-undang Psikotropika dan Undang-undang Kesehatan untuk mempertegas terkait dengan penggolongan jenis obat-obatan dan penjualan yang hanya bisa di dapatkan melalui resep dokter. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat. Dengan demikian, dapat diharapkan penjualan obat antimo berlebihan dapat dikendalikan dan kesehatan masyarakat dapat dipertahankan.