ANALISIS KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul analisis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), upah minimum, Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Upah Minimum (UMK), Belanja Tidak Langsung (BTL) secara simultan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), upah minimum, Belanja Tidak Langsung (BTL) dan secara simultan juga berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi berganda data panel. Pendekatan penelitian ini menggunakan data-data kuantitatif berupa angka-angka tentang Angka Partisipasi Sekolah, Upah Minimum, dan Belanja Tidak Langsung yang berpengaruh terhadap kemiskinan.
Memperhatikan landasan teori dan kerangka konsep di atas dapat ditarik hipotesis, yaitu terdapat pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Upah Minimum (UMK), Belanja Tidak Langsung (BTL) dan secara simultan juga berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.
Kesimpulan penelitian ini, yaitu:
1. Terdapat pengaruh angka partisipasi sekolah (APS) terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Jika suatu daerah mengalami peningkatan APS maka jumlah kemiskinan tersebut akan menurun; dan sebaliknya jika APS menurun maka jumlah kemiskinan akan meningkat.
2. Terdapat pengaruh upah minimum terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Hal itu bahwa selama 5 tahun di Jawa Timur yang mengalami kenaikan upah minimum belum mampu menekan jumlah kemiskinan.
3. Terdapat pengaruh belanja tidak langsung (BTL) pemerintah terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Peningkatan besar angaran belanja tidak langsung yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dapat menjaga agar jumlah masyarakat miskin tidak bertambah banyak.