PROPORSIONALITAS KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang melanggar hidup di masyarakat, yaitu perbuatan seseorang yang secara hukum melanggar aturan atau norma hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri mengambil barang tanpa izin dan menyebabkan ruginya Negara, dank arena perbuatan tersebut negara menderita atau mengalami kerugian. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak Negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada yang dilakaukan oleh pemmerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha untuk menyelaraskan kepentingan Negara, dan masyarakat yang merupakan untuk kesejahteraan bersama dan cita bangsa, atau setidak-tidaknya berbuat untuk mengurangi tindakan kriminal yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan kewajiban yang telah melekat kepada dirinya sebagai profesi seorang hakim untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam pengadilan sesuai dengan proporsinya.