IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ATAS BERLAKUNYA AEOI (AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION) DI INDONESIA

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan hampir oleh seluruh negara di dunia, dimana setiap negara yang memiliki pemerintah dan rakyat, maka pajak akan berada di negara tersebut. Pajak sendiri adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara. Indonesia menerapkan kebijakan Tax Amnesty pengampunan pajak sebagai upaya peningkatan pemasukan negara. Namun kebijakan ini sudah berakhir pada tanggal 30 Maret 2017 dan Indonesia kembali menerapkan sebuah kebijakan baru yaitu, pertukaran informasi perpajakan atau AEOI (Automatic Exchange Of Information) diatur dalam Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang – Undang (status approach) dengan cara menelaah semua Undang – Undang dan Regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum ini untuk menjawab permasalahan dalam isu hukum ini.
Penerapan AEOI (Automatic Exchange Of Information) adalah upaya untuk mengurangi penyelewengan penerimaan dibidang perpajakan dan meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Dengan penerapan pertukaran informasi antara negara melalui dasar perjanjian Multilateral dan ketentuan Undang – Undang yang berlaku diharapkan akan mampu meningkatkan antusias masyarakat dalam pelaporan pajak. Dalam program ini Dirjen Pajak berhak dan berwenang untuk mengetahui informasi perpajakan dari wajib pajak, melalui instansi, lembaga, dan Perbanka maupun asosiasi. Sehingga tidak akan ada lagi informasi yang disembunyikan oleh wajib pajak, dan Dirjen pajak juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari informasi atau data yang didapat agar tetap aman.