PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN KARTU PRABAYAR TERHADAP PENGENAAN BIAYA TANPA PERSETUJUAN PENGGUNA OLEH PT. INDOSAT OOREDOO

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara khusus mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt. Yaitu ada unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat kerugian dengan perbuatan, dan adanya unsur kerugian. Seperti yang terdapat dalam kasus pemotongan pulsa secara otomatis tanpa adanya layanan yang digunakan. PT. Indosat Ooredoo yang memotong pulsa secara otomatis tanpa adanya suatu persetujuan dan tanpa adanya tawaran bentuk lain yang dapat disetujui. Kerugian yang dialami oleh konsumen ini tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya kuota internet dan terpotongnya pulsa pengguna. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian untuk dapat memahami dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kartu Prabayar Terhadap Pengenaan Biaya Layanan Tanpa Persetujuan Pengguna Oleh PT. Indosat Ooredoo”.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah memperoleh kejelasan mengenai tindakan pemotongan pulsa secara otomatis oleh PT. Indosat Ooredoo dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum atau tidak. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil dari penelitian ini adalah pemotongan pulsa secara otomatis yang dilakukan oleh PT. Indosat Ooredoo bukan merupakan suatu kesepakatan dan termasuk perbuatan melawan hukum. Karena tidaka adanya unsur kesepakatan antara para pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt., mengenai syarat sahnya perjanjian dan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci: Pemotongan Pulsa Otomatis, Pasal 1365, Perbuatan Melawan Hukum