KEBERLAKUAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Pemahaman terkait dengan asas praduga tidak bersalah saat ini mulai mengalami suatu kekaburan makna. Banyak bermunculan spekulasi-spekulasi mengenai asas tersebut yang kurang proporsional dalam masyarakat, sedangkan dalam undang-undang pun penjelasan mengenai hal tersebut kurang terperinci dan detail.Akan tetapi hanya sebatas mencakup penjabaran umumnya saja. Oleh karena banyaknya kesimpangsiuran pemahaman tentang asas tersebut yang kurang sesuai dengan hakekat sesungguhnya yang kini selanjutnya menjadi hal yang menarik untuk diteliti.
Tujuan penulisan ini adalah dapat ditemukan dan diidentifikasinya keterbatasan keberlakuan asas praduga tidak bersalah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dan menemukan serta mengidentifikasi kepada siapakah asas praduga tidak bersalah ini ditujukan. Sementara itu, manfaatnya adalah untuk kepentingan akademik sebagai bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai asas praduga tidan bersalah, dan sebagai bahan rujukan mengenai kemungkinan keterbatasan keberlakuan asas praduga tidak bersalah, sedangkan untuk kepentingan praktis yaitu sebagai rujukan perubahan perumusan pasal-pasal terkait asas – asas dalam hukum pidana.
Metode penelitian skripsi ini adalah doctrinal research yang juga ditunjang dengan pendekatan masalah berupa pendekatan secara perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian yaitu bahwa dalam pemberlakuan asas praduga tidak bersalah yang merupakan suatu bentuk cerminan dari hak asasi tersangka atau terdakwa memiliki sebuah batasan-batasan dalam pemberlakuannya berdasarkan aturan undang-undang. Keterbatasan pemberlakuan yang diakibatkan oleh undang-undang tersebut terjadi hanya pada tahapan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Asas ini merupakan suatu instrumen perlindungan hak atas diri tersangka dan atau terdakwa tetapi tujuan pemberlakuannya adalah masyarakat agar hak keperdataan dan politik tersangka dan atau terdakwa tidak semena-mena dibatasi dalam lingkungan sosialnya.