ANALISIS PARATE EKSEKUSI SEBAGAI SUATU PENYELESAIAN SENGKETA CIDERA JANJI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR. 18/PUU-XVII/2019 (STUDIO PUTUSAN NOMOR. 34/PDT.G/2020.PN TLG)

Perkembangan pengaturan terkait jaminan fidusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia menganut pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada pengaturannya pun mengandung beberapa ketentuan perihal perjanjian fidusia hingga proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan fidusia memberikan kebebasan perihal klausula yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Maksud dari kebebasan tersebut tidaklah serta merta bebas sebebasnya melainkan masih didalam koridor ketentuan peraturan lain yang berlaku. Terdapat keunikan pengaturan perihal perjanjian pembiayaan jaminan fidusia tersebut diantaranya yakni terdapatnya perubahan perihal eksekusi atas sengketa obyek fidusia terhadap cidera janjinya para pihak didalam persetujuan. Perubahan tersebut tercantum didalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana membatalkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia perihal parate eksekusi. Perubahan tersebut tampak dengan menjadi dilarangnya dilakukan eksekusi mandiri oleh kreditur dalam hal debitur cidera janji sepanjang tidak diperjanjikan terlebih dahulu terkait cidera janji didalam persetujuan yang dibuat. Adanya perubahan pasca adanya putusan MK tersebut ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah, akan tetapi masih menimbulkan beberapa persoalan terkait kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terkait penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia. Permasalahan yang ditimbulkan ialah terkait adanya ketidakjelasan dalam hal penafsiran atau penjelasan terkait perubahan pasca adanya putusan MK tersebut didalam teori dan praktik sehingga membawa penulis untuk meneliti permasalahan tersebut Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisa data dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peraturan jaminan fidusia mengalami perubahan pada beberapa hal yakni perihal pengaturan parate eksekusi yang membatalkan kekuatan eksekutorial secara mutlak oleh kreditur dan menggantinya dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mana dalam hal parate eksekusi baru dapat dilaksanakan dalam hal debitur cidera janji secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan cidera janji tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam kesepakatan yang dibuat bersama. Kedua, kebijakan perubahan pengaturan terhadap perjanjian jaminan fidusia dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan penafsiran sehingga menimbulkan ketidakjelasan penerapan hukumnya sehingga dirasa menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Hal ini dibuktikan terdapatnya hambatan-hambatan terkait penerapan akan hal penafsiran tersebut bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran para ahli hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.