Tinjauan KUH-Perdata Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) (Studi Kasus PT.Telkomsel Regional Jawa Timur Kab. Bangkalan)

ABSTRAK
Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan KUH-Perdata Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) (Studi Kasus PT.Telkomsel Regional Jawa Timur Kab. Bangkalan)” Perjanjian sewa menyewa tanah merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis, sehingga dengan bentuk tertulis akan lebih menjamin kepastian hukumnya, praktek sewa menyewa tanah di Dusun Karnadian, Desa Socah Kec.Socah Kab. Bangkalan tidak sesuai dengan KUH-Perdata dan hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa pasal 1320, 1550, syarat dan rukun ijarah, serta asas manfaat dari obyek sewa-menyewa (ijarah) tidak dinikamti oleh Telkomsel karena telah terjadi pemblokiran akses pada obyek sewa tesebut pada sebelum masa berakhir perjanjian. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dalam hukum Islam disebut akad lazim. Pembatalan perjanjian hanya bisa dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak bukan sepihak dari pihak pemilik tanah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktek sewa tanah untuk pendirian BTS Menara di Dusun Karnadian, Desa Socah dan juga menjelaskan pembatalan perjanjian yang dikaji dari dua perspektif yang KUH-Perdata dan Islam hukum
Skripsi ini menggunakan metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field resech). Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan sewa menyewa tanah di Dusun Karnadian, Desa Socah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan.

Kata kunci : Perjanjian Sewa-Menyewa untuk pendirian BTS, dan Ijarah.