PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KHUSUSNYA APBD DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan akuntabilitas publik, pastisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan di Madura, dengan alasan baru dua kabupaten yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok populasi yaitu seluruh anggota DPRD Se-Madura serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Akademisi, Mahasiswa, Media Masa dan Aparatur di Kecamatan yang ada di Madura.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sehingga, diperoleh sampel sebanyak 96 untuk dewan yang membidangi komisi keuangan dan badan anggaran. Sedangkan, untuk sampel masyarakat juga diperoleh 96 sampel yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis pertama menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Sedangkan, pengujian hipotesis kedua, ketiga dan keempat menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan uji residual.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Kedua, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Ketiga, partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Dan keempat, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif.