EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SAMPANG

Pentingnya peran PKL dalam ekonomi perkotaan Indonesia, yang sering kali menimbulkan masalah ketertiban dan tata ruang. Kabupaten Sampang, dengan karakteristik penduduk yang padat dan ruang publik terbatas, menghadapi tantangan besar dalam mengelola aktivitas PKL. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan PKL masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan resistensi dari pihak PKL. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2017, telah menetapkan lokasi, jam operasional, sanitasi, dan kebersihan yang harus dipatuhi oleh PKL. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan PKL mengenai peraturan yang berlaku juga perlu ditingkatkan untuk mencapai ketertiban yang diharapkan.