IMPLEMENTASI SIDANG E-LITIGASI PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN (ANALISIS ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2019 JUNCTO PERMA NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)

Pembaharuan dalam sistem peradilan berkaitan erat dengan teknologi informasi. Dengan pelayanan publik berbasis teknologi informasi berupa aplikasi e-court yang dibuat oleh Mahkamah Agung, merupakan bentuk responsivitas atas kemajuan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Sistem ini merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem e-court telah dianggap efektif dalam penyelesaian perkara di pengadilan dan mengikuti perkembangan zaman. PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak sedikit kemungkinan bisa diterapkan dengan sempurna, dengan adanya perubahan tersebut tentu akan terjadi penyesuaian terhadap pasal-pasal yang diubah, terlebih dalam proses sidang e-Litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sidang elektronik (e-Litigasi) pada Pengadilan Agama Bangkalan yang dianalisis berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan sidang elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Bangkalan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.rnHasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan sidang elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Bangkalan dilakukan dengan tahapan: a) laporan mediasi gagal, penetapan jadwal persidangan (court calender), c) jawaban, d) replik, e) duplik, f) pembuktian dan pemeriksaan saksi, g) pemeriksaan setempat, h) kesimpulan, i) putusan. Dalam penerapan sidang elektronik ini ditemukan beberapa kasus yakni faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu: a) konektifitas sinyal internet terkadang tidak lancar dan sistem e-court error, b) terdapat para pihak yang tidak menggunakan haknya dalam e-Litigasi, c) Gugatan/Permohonan yang diunggah di e-court tidak sesuai dengan dokumen asli. Penerapan sidang elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Bangkalan telah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaannya meskipun masih terdapat faktor yang menjadi penghambat yang terjadi dalam beberapa waktu saja yakni tidak menjadi suatu hambatan yang signifikan.