PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH

Pengawasan internal merupakan hal yang paling substansial dalam mengelola anggaran negara karena dikelola oleh pemerintah atau badan yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana APBN/APBD. Pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota agar pengelolaan keuangan daerah akan berjalan baik dan efisien sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mewujudkan good financial governance. Kedudukan dan mekanisme pengawasan yang sangat berlapis-lapis mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang dijalankan oleh beberapa badan pengawasan internal relatif memiliki kewenangan pada objek yang sama maka diperlukan penataan/rekstrukturisasi APIP agar lebih efektif dan efisien dalam struktur kelembagaan pengawas internal pemerintah.Apalagi dengan kedudukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang masih dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah menjadikan kedudukannya kurang efektif. Karena hingga sekarang ini masih banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan memperkuat kewenangan pengawasan APIP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan untuk diolah menjadi data informasi. Berdasarkan pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP diperlukan penataan kembali lembaga pengawas internal dan efektivitas kelembagaan APIP serta pengawasan Inspektorat Daerah yang masih bertanggung jawab kepada kepala daerah untuk dilakukan perubahan dapat mengawasi kepala daerah terkait penggunaan dana APBD.

Kata Kunci : Pengawasan, APBD, APIP, Pemerintahan Daerah