PRAKTIK AKAD KERJASAMA SEBAGAI SOLUSI TERHADAP HUTANG PIUTANG DI KELURAHAN ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Keuntungan usaha secara mud{a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selain terbiasa menggunakan akad kerjasama tersebut, masyarakat indonesia khususnya Jember Jawa Timur, juga sering meminjam modal kepada orang lain untuk membangun usahanya tersebut agar lebih berkembang, akan tetapi hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memiliki resiko besar. Maka dari peristiwa itu peneliti ingin mengetahui pandangan islam menyikapi akan transaksi yang terjadi pada masyarakat Antirogo.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengertian dari penelitian ini adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdik untuk mendapatkan sesuatu. Lokasi penelitian ini pada Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Jember. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Model pendekatan deskriptif dalam penyelidikan bertumpu pada wawancara, maka strategi analisisnya masih menurut pemaknaan perspektif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk eksplorasi serta klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan penulisan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti.
Hasil analisis menunjukkan jika melihat praktik yang ada pada masyarakat Antirogo dengan perjanjian bahwa hutang dengan nominal rendah dibebaskan untuk memilih dalam segi pelunasan tanpa adanya syarat, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena hakikat hutang adalah untuk menolong sesama, namun jika nominal besar sehingga dipersyaratkan sehingga menjadi Hybrid Contract maka hal tersebut dilarang karena hadist Rasulullah SAW melarang akan hal tersebut, ditambah dalam pembagian dalam kerjasama tersebut juga tidak sesuai dengan syariat islam, yakni dengan mewajibkan hasil dari kerjasamanya untuk membayar hutang diawal, dan sisa dari pembayaran hutang tersebut dibagi dua antara pemberi pinjaman dan peminjam.