ASPEK HUKUM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MARTAJSAH, KECAMATAN BANGKALAN, KABUPATEN BANGKALAN

Pemerintah Desa merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk
menyelenggarakan pemerintahanannya sendiri dalam pembangunan desanya.
Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh kepala desa, perangkat desa dan
Badan Permusyawaratan Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam
Peningkatan Pembangunan Desa ini sangat sensitif terhadap pandangan
masyarakat, maka dari itu tujuan peniliti untuk mengetahui tentang penggunaan
Dana Desa, serta menganalisis kesesuain penggunaan Dana Desa di Desa
Martajasah denagan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah good governance,
partisipasi masyarakat, kewenanganPemerintahan Desa, APB Desa,Permendagri
No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Desa
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ,dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normative dimana
isu hukum yang diperoleh oleh hasil wawancara dapat disandingkan dengan
peraturan perundang-undangan terkait sehingga memunculkan kejelasan
mengenai kurangnya tingkat transparasi pada informasi APBDes yang telah
dipertanggungjawabkan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat berhak untuk ikut serta dalam
proses perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Penggunaan Dana Desa
di Desa Martajasah sudah berdasarkan aturan penggunaan Dana Desa, meskipun
tingkat tranparasinya kuran terhadap Masyarakat. Dengan demikian Kepala perlu
memusyawarahkan kembali dengan baik dan menjelaskan secara rinci mengenai
penggunaan keunagan desa kepada masyarakat, serta menjadikan masyarakat desa
sebagai subjek dalam penggunaan keuangan Desa

Kata kunci : Penggunaan Dana Desa - Pemerintah Desa – Masyarakat – APB
Desa