Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Dan Memberikan Pertimbangan Hukum Kepada Presiden Dalam Pemberian Grasi

Dalam suatu negara Presidensil tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintaha. Kedua jababatan tersebut menjadi satu-satunya kewenangan Presiden. Presiden sebagai kepala negara memiliki beberapa kewenangan-kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Hak-hak tersebut meliputi kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Salah satu hak Presiden sebagai kepala negara yaitu hak grasi. Selain itu, Presiden memiliki beberapa kewenangan dibeberapa kekuasan negara, seperti halnya kekuasan dalam bidang yudikatif dan kewenangan dalam bidang legislatif. Kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif meliputi keterlibatannya dalam pengangkatan hakim. Selain itu, kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif juga dapat terlihat dalam pemberian grasi oleh Presiden.
Dalam melaksanakan hak tersebut, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjalankan hak prerogatifnya tersebut. Ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan sebagai bentuk perwujudan prinsip check and balances. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Hak prerogatif merupakan hak istimewa yang haya dimiliki oleh kepala negara. Dalam pelaksanaan hak Prerogatif, kepala negara selalu dianggap benar dalam setiap tindakannya. Tindakan tersebut dianggap benar apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan Presiden sebagai kepala negara. Secara eksplisit, grasi disebutkan sebagai hak prerogatif Presiden dapat dilihat dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci : Grasi Presiden, Pertimbangan, Mahkamah Agung.