FUNGSI PERTIMBANGAN DALAM BIDANG HUKUM MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Mahkamah Agung merupakan pengampu tertinggi kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yudisial, tentu peradilan menjadi fungsi utama yang dimiliki. Namun demikian, ternyata Mahkamah Agung memiliki fungsi tambahan bersifat ketatanegaraan yaitu fungsi nasehat. Salah satu kewenangan fungsi ini adalah memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan baik diminta maupun tidak. Namun pertimbangan hukum tersebut tidak memiliki daya ikat apapun dan ketidakjelasan pelaksanaannya.
Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literature-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan.
Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis adalah harus dilakukan sebuah perubahan dalam landasan yuridis mengenai kewenangan Mahkamah Agung memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan. Kriteria yang kongkrit dalam rumusan yang baru menjadi hal yang dibutuhkan agar terwujud kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Pertimbangan Hukum, Kepastian Hukum.