DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS NARKOTIKA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disparaitas putusan Hakim dalam memutus dan/ atau menentukan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika yaitu sanksi pidana dan sanksi rehabitasi. Ada pertimbangan , perberdaan pemahaman dan perbedaan semangat Hakim dalam menerapkan UU No. 35 tahun 29. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah tepat pertimbangan Hakim pada putusan No. 57/PID.SUS/2018/PN.BKL dan putusan No. 324/PID.SUS/2017/PN.BKL dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh karenanya jenis penelitian hukum dalam Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan secara (statute approach) dan (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam menentukan seorang pelaku penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang wajib direhabilitasi harus melalui proses assesmen yang dilakukan setelah adanya permintaan penyidik dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Apabila penyalahguna narkotika terbukti merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika maka majelis hakim wajib memberikan putusan untuk merehabilitasi pecandu narkotika dan tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu narkotika tersebut kecuali apabila pecandu narkotika tersebut juga terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika.