ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 69 AYAT 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Undang-Undang yang mengatur segala hal yang menyakut tentang desa baik untuk mengatur ataupun untuk mengawasi pemerintahan desa. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum aparatur desa dalam menjalankan otonomi dan kewenangan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyenggalara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini pembentukan dari Peraturan Desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan wajib dimusyawarahkan kepada masyarakat, agar mampu membawa kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama. Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini tertulis dalam Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Analitis yang mampu menunjang penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Analitis yang mampu menunjang penelitian penulis. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis yakni terdapat kekaburan hukum dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai bagaimana bentuk konsultasi yang dimaksud. Pasal 68 mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa sehingga ketika ketentuan Pasal 69 ayat (9) tidak terlaksana maka secara langsung akibat hukumnya adalah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 68 bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasinya. Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur sanksi hukum dari pelanggaran tersebut. Kata Kunci: Desa; Masyarakat; peraturan Desa