PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NEGARA YANG MENYEWA JASA TENTARA BAYARAN DALAM KEJAHATAN PERANG INTERNASIONAL

Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran berat menurut Konvensi
Jenewa. Menurut Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, yaitu
sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (human rights gross violations). Salah
satunya ialah penggunaan tentara bayaran yang memiliki status sebagai tentara
bayaran dari kombatan yang tidak sah dan penggunaannya dilarang akan tetapi
sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur sehingga memunculkan
permasalahan siapa yang berhak diadili atas pelanggaran tersebut serta pengadilan
mana yang patut mengadili pelanggaran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang
menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana negara yang menyewa jasa tentara bayaran dalam
kejahatan perang internasional

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan
menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah
peraturanperaturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik
peraturan dari pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang dikeluarkan Statuta
Roma.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa
pertanggungjawaban individu tersebut dapat dilakukan oleh negara yang
mengirimkan tentara bayaran tersebut atau negara yang menjadi tempat kejahatan
tersebut terjadi berdasarkan kedaulatan negara tersebut. Sedangkan
pertanggungjawaban negara dapat diselesaikan berdasarkan prinsip diplomasi dan
negosiasi antar negara yang berkonflik

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, kejahatan, perang, tentara
bayaran