ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DI LINGKUNGAN KAMPUS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

ABSTRAK Kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja, baik di ruang privat ataupun ruang publik, termasuk perguruan tinggi. Adanya Permendikud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tentu saja menjadi kabar gembira bagi seluruh civitas akademika, adanya payung hukum yang jelas serta bentuk perlindungan dan pengawalan kasus prosedural yang memang sudah lama di nanti kini telah resmi diundangkan. Namun adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi juga masih menimbulkan polemik, karena dinilai ada beberapa aturan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga mucul rumusan masalah apakah keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), sedangkan sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknis analisis deskriptif kualitatif.rnAdapun penelitian ini memperoleh hasil bahwa Keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diimplementasikan melalui pengaturan muatan pasal tentang bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta prosedur penanganannya di lingkungan Perguruan Tinggi yang belum diatur oleh regulasi yang ada sebelumnya. Permendikbud ini mampu menjadi pelengkap terhadap regulasi-regulasi lain yang selaras seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah ada sebelum Permendikbud Ristek ini disahkan.rnKata Kunci: Permendikbud Ristek, Perlindungan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.