PERBANDINGAN PENETAPAN MU’NAH GADAI DI BRI SYARIAH BANGKALAN DAN PEGADAIAN SYARIAH BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dilatar belakangi pada kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk barang dan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah program pemerintah, yaitu pegadaian atau menggadaikan barang berharga. Namun, dalam pemilihan instansi pegadaian saat ini menimbulkan beberapa polemik didalam masyarakat, yaitu tarif Mu’nah Akad dan Mu’nah Rahn yang berbeda di dua lembaga pegadaian. Berbeda dalam segi biaya administrasi, biaya sewa, taksiran dan lain sebagainya. Begitupula perubahan pegadaian di Madura yang baru saja berubah dari konvensional ke syariah. Oleh karena itu maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini (1) Bagaimana Implementasi Penentuan Mu’nah Gadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Perbandingan Penetapan Mu’nahGadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri, wawancara dan Dokumentasi, serta. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan hasil wawancara yang sistematik.
`Penelitian ini menyimpulkan, (1) mengetahui Implementasi Penentuan Mu’nah Gadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan(2) Mengetahui perbedaan biaya administrasi, mu’nah akad, di BRI Syariah, dan Pegadaian Syariah (3) Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Perbandingan Penetapan Mu’nah Gadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan. Serta penerapan pemberian Mu’nah di Pegadaian Syariah kurang memperhatikan beberapa prinsip, yang salah satunya belum melakukan salah satu Syarat Amanah, sedangkan hasil penelitian di BRI Syariah sikap Amanah telah di aplikasikan secara benar, tanpa mengurangi dan melebihi hak nasabah.

Kata Kunci : Gadai, Penetapan Biaya Penyimpanan, Biaya Administrasi, Hukum Islam