URGENSI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELANG TAHUN 2018

Pemerintah Desa merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahanannya sendiri dengan mengelola keuangan desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Proses penyusunan APB Desa yang tidak tepat waktu akan mengalami pelaksaan program dan pembangunan tidak efisien dan efektif, tujuan peniliti untuk mengetahui tentang pengaturan peran Pemerintah Desa serta masyarakat dalam penyusunan APB Desa, serta menganilisis kesesuain penyusunan APB Desa didesa Telang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah good governance, partisipasi masyarakat, kewenangan Pemerintahan Desa, APB Desa, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ,dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normative dimana isu hukum yang diperoleh oleh hasil wawancara dapat disandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga memunculkan kejelasan mengenai proses penyusunan APB Desa yang baik dan benar.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan musyawarah desa tentang APB Desa, tingkat partisipatif masyarakat yang masih rendah merupakan tugas penting bagi Pemerintah Desa. Proses penyusunan APBDesa didesa Telang sudah berdasarkan pada asas pengelolaan keuangan desa, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah desa, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan desa.

Kata kunci : Peran - Pemerintah Desa – Masyarakat – APB Desa