PENGKUALIFIKASIAN PENYALAHGUNAAN MOBIL SIAGA DESA SEBAGAI TINDAK PIDANA

Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan mobil siaga desa Kabupaten Jombang yang digunakan untuk berwisata ke pantai Pasir Putih, Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Tidak adanya Standart Oprasional Prosedure (SOP) dan peraturan dari Pemerintah Kabupaten Jombang tentang penggunaan mobil siaga desa mengakibatkan penggunaan mobil siaga desa tidak sesuai dengan fungsi kegunannya. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan mengulas lebih dalam tentang pengkualifikasian penyalahgunaan wewenang penggunaan mobil siaga desa ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian doktrinal (doctrinal research), Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berarti “menelaah peraturan perundang-undangan lahirnya suatu undang-undang”.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyalahgunaan wewenang penggunaan mobil siaga desa yang tidak sesuai dengan fungsinya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan mobil siaga desa telah sesuai dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu; setiap orang, menguntungkan diri sendiri, dengan cara melawan hukum, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Kata kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana