PENJATUHAN SANKSI TERHADAP OKNUM PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN ( PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ) YANG TIDAK MENJALANKAN TUGAS TERKAIT DENGAN PASAL 65 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu proses peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif, proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki kekhusus an dalam penangannya, dan mengedepankan Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam hal pelaksanaan tersebut, Balai Pemasyarakatan ( Pembimbing Kemasyarakatan ) memiliki andil besar dalam memberikan pengawasan, pendampingan, pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, namun pada faktanya terdapat oknum Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memperhatikan dan menjalankan atas apa yang tertuang dalam pasal 65 huruf D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang, yang mana terdapat pula tambahan mengenai fakta lapangan serta beberapa teori-teori terkait dengan penulisan skripsi ini.
Hasil penelitian ini adalah tidak ada suatu aturan yang membahas mengenai penjatuhan sanksi terhadap oknum pembimbing kemasyarakatan, untuk itulah Perlu diadakannya sebuah regulasi aturan baru atau penambahan aturan mengenai sanksi atas disfungsi hukum yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terkait dengan tidak dilaksanakannya tugas yang tercantum pada Pasal 65 huruf D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini bertujuan agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa bekerja secara profesional serta terciptanya keadilan restoratif dengan sebenar-benarnya.

Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana anak – Balai Pemasyarakatan – Pembimbing Kemasyarakatan – anak yang berhadapan dengan hukum