PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 96 PK/TUN/2018 )

Pendaftaran sertifikat hak milik yang diperoleh warga atas tanah negara, saat masih banyak yang kurang maksimal, seperti halnya kasus yang terjadi pada Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Pembatalan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin yang diperoleh dari tanah negara oleh warga tersebut batal dikarenakan kurangnya mekanisme dan prosedural yang jelas dari pihak terkait yaitu BPN selaku yang menerbitkan sertifikat tersebut. Isu hukumnya adalah perolehan tanah negara menjadi hak milik yang dilakukan H. Burhanuddin di Desa Gili Anyar dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah sedangkan studi kasus (case study) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan atas sengketa ini.

Berdasarkan hasil penelitian dasar pertimbangan perkara tingkat pertama No:189/G/2016/PTUN.SBY, tingkat Banding putusan perkara No: 125/B/2107/PT. TUN.SBY serta putusan Perkara No: 96 PK/TUN/2018 antara Hj. Hasunah sebagai Penggugat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai tergugat dan H Burhanuddin, S.IP sebagai Tergugat II Intervesi sudah benar sasuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan karena tanah yang disertifikat hak milik oleh H. Burhanuddin, S. IP yang diperoleh dari tanah negara merupakan warisan hak garap dari orang tua Hj Hasunah yaitu Hatip (alm) sedangkan perolehan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin, S. IP diperoleh dari jual beli kepala desa Gili Anyar yang menjabat pada waktu itu.

Kata Kunci: Pembatalan, Sertifikat, Tanah Negara