LEGALITAS PERNYATAAN KEPAILITAN SEPIHAK KOPERASI KPTR TEBU RAYA MAKMUR DI SAMBENG LAMONGAN

Koperasi sebagai entitas bisnis mengalami peran penting dalam ekonomi masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, koperasi dapat mengalami kesulitan finansial yang mengarah pada kepailitan. Kepailitan koperasi pailit sepihak merujuk pada situasi dimana koperasi mengajukan kebangkrutan tanpa melibatkan interaksi dengan para anggota atau pihak terkait secara memadai, seperti pada kasus KPTR Tebu Raya Makmur menyatakan kepailitan sepihak dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Laporan Ketua Pengurus KPTR Tebu Raya Makmur. Pernyataan tersebut berisikan bahwa KPTR mengalami kebangkrutan akibat gagal bayar pada kreditor dan juga pada anggota koperasi. Sehingga legalitas surat pernyataan tersebut.rn Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Adapun pendekatan yang dilakukan untuk membedah penelitian ini yaitu pendekatan perundang – undangan.rn Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Legalitas pernyataan kepailitan sepihak KPTR Tebu Raya Makmur di Sambeng Lamongan berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU tidak sah menurut hukum karena yang berhak menyatakan pailit atau tidaknya debitur adalah pengadilan niaga. Akibat hukum pernyataan pailit terhadap pihak ketiga dan anggota koperasi berdasarkan pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memenuhi ketentuan undang – undang perkoperasian. Akibat hukum pernyataan pailit terhada kreditur dan anggota koperasi berdasarkan pasal 122 UU Kepailitan dan PKPU, pengurus KPTR bertanggung jawab penuh atas kewajiban – kewajiban yang harus diselesaikan.