PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN DI BANGKALAN

Anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, tidak terkecuali anak terlantar. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia mengatur tentang perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan No 35 Tahun 2014. Fokus rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan, kemudian bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan belum terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Yayasan atau Panti Asuhan yang ada di sekitar Kabupaten Bangkalan, buku-buku, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, kertas dan pulpen. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah melakukan beberapa upaya untuk bisa memberikan hak-hak anak terlantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kemudian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar yaitu membaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, Perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, permudah akses bagi anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan sekalipun yang belum berada dalam pengasuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Kata Kunci : Anak Terlantar, Perlindungan Hukum, Hak Anak, Jaminan Sosial