KETIDAKSESUAIAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI

ABSTRAK
Perburuan dan perdagangan ilegal merupakan salah satu penyebab keanekaragaman hayati
khususnya satwa yang dilindungi semakin terancam kepunahan. Satwa yang diperdagangkan secara
ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan
dari alam, beberapa satwa diantaranya merupakan kelompok satwa yang terancam punah. Tidak
hanya diperdagangkan secara langsung, satwa langka tersebut juga diperdagangkan secara tidak
langsung melalui media elektronik salah satu diantaranya adalah menggunakan facebook. Meski
telah memiliki aturan khusus sejak tahun 1990 yakni Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa perdagangan ilegal masih
tinggi di Indonesia. Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tepatkah ketentuan
sanksi pidana denda dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis apakah
rumusan jumlah sanksi pidana denda dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih sesuai jika dibandingkan
dengan nilai harga jual satwa. 2

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa rumusan sanksi pidana denda maksimum
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak sesuai dengan
nilai harga jual satwa yang lebih tinggi daripada ancaman pidana denda maksimum pasal tersebut.

Kata Kunci : Kejahatan, satwa langka, sanksi pidana denda.