PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERAMPASAN MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR

ABSTRAK
Debt collector merupakan pihak ketiga yang menangani masalah penarikan kredit motor
antara seorang nasabah dengan pihak bank. Penggunaan jasa debt collector sendiri di gunakan oleh
pihak bank untuk mempermudah dalam penarikan masalah tunggakan atau hutang piutang antara
pihak bank dengan nasabah. Dalam praktek dan pengalaman di lapangan berbicara lain. Debt
Collector yang seharusnya melaksanakan tugas eksekusi sesuai dengan prosedur dan aturan hukum,
ternyata main hakim sendiri. Karena itu, image pihak ketiga itu di mata masyarakat saat ini begitu
menyeramkan dan menakutkan. Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan oleh debt collector
terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang
dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,
dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach), dan Pendekatan
kasus (case approach). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian
permasalahan akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh debt collector merupakan
bentuk tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam Pasal 365 dan Pasal 368 Kitab Undangundang

Hukum Pidana (KUHP), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan bentuk paksaan
terhadap konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu melalui dua cara
eksekusi sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) 15 ayat (2) Undang-undaang nomor 24 tentang jaminan
Fidusia, yakni eksekusi eksekutorial dan melakukan pelelangan melalui pengadilan. Dan dapat pula
konsumen melaporkan debt collector pada pihak yang berwajib.
Kata kunci: perlindungan hukum, korban, debt collector.