RASIO LEGIS PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 358/PID.SUS/2015/PN.YYK. JO. PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS/2016/PT.YYK JO. PUTUSAN NOMOR 1913 K/PID.SUS/2016 )

Perumusan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan dapat atau tidak dapat di junctokannya Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rasio legis Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika serta memperoleh kejelasan mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913K/Pid.Sus/2016 tentang makna unsur percobaan dan pemufakatan jahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Doktrinal Research dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan perumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah bentuk dari perluasan pertanggungjawaban pidana narkotika serta perwujudan dari asas legalitas serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk tidak tepat karena Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga putusan harus dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum. Unsur percobaan dalam putusan tersebut tidak dapat dibuktikan. Selain itu penggunaan Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena unsur pasal dalam pasal-pasal tersebut merupakan unsur yang selesai dan berdiri sendiri. oleh karena itu, seharusnya dalam penerapan pasal Penuntut Umum harus berhati-hati dalam mengguanakan pasal untuk di junctokan. Selain itu untuk penerapan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebaiknya tidak di Junctokan, akan lebih baik apabila menggunakan model dakwaan kumulatif.
Kata kunci: Undang-Undang Narkotika, Rasio Legis, Pasal 132 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (2).