PERLINDUNGAN HAK PESERTA PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SUMENEP (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum)

ABSTRAK
Hak dan kewajiban akan selalu berdampingan, ketika kita telah
melaksanankan kewajiban maka hak juga akan kita dapatkan, hak peserta retribusi
parkir berlangganan di kabupaten Sumenep telah termuat dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Sumenep Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemunggutan
Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumenep, peserta parkir
berlangganan akan mendapatkan jasa parkir gratis selama satu tahun di semua
tempat parkir tepi jalan umum, dengan retribusi ini masyarakat Sumenep tidak
perlu membayar parkir lagi di semua tempat parkir tepi jalan umum, Namun di
daerah yang menjadi objek penelitian ini terdapat isu kecurangan dan pelanggaran
terhadap peserta parkir berlangganan. Karenanya kajian terhadap permasalahan ini
perlu dilakukan agar memperoleh kejelasan dalam menegakkan peraturan yang
telah ditentukan guna menjamin hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia.
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundangundangan(statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait
tentang retribusi parkir.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kewajiban retribusi peserta parkir
berlangganan di Sumenep telah terpenuhi, namun pelayanan terhadap peserta
parkir berlanggana di kabupaten Sumenep perlu di tingkatkan karna hak peserta
parkir berlangganan di kabupaten Sumenep di kesampingkan dan tertindas, dalam
hal ini kewajiban dan hak belum berimbang, karna timbal balik belum diterima
oleh peserta parkir berlanggan.
Kata kunci : Pengaturan parkir berlangganan- Pelayanan publik- Keadilan