KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Ideologi Pancasila menjadi pandangan hidup dalam bidang masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bebagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk berupaya melestarikan nilai-nilai pancasila dan mengimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu yang dilakukan yaitu dengan membentuk lembaga khusus, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (yang selanjutnya disingkat BPIP). BPIP dibentuk dengan tujuan untuk menagakkan nilai-nilai pancasila bagi penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia serta dalam rangka aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam setiap sendi kehidupan. Lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam hal merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila. Jika kita menoleh sejarah pada masa orde baru juga telah dibentuk lembaga khusus yang sama yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila. Namun pada akhirnya lembaga tersebut dibubarkan. Dalam hal ini terdapat lembaga negara yang juga mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan BPIP yaitu Lembaga Ketahanan Nasional, dan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Pada Kementerian Dalam Negeri.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan untuk diolah menjadi data informasi.
Berdasarkan pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa untuk membina ideologi pancasila tidaklah harus dengan membentuk lembaga khusus, sebab harus memperhatikan efektivitas dan efesiensi, apalagi jika kita lihat jumlah anggaran negara untuk membiayai BPIP cukup banyak, maka dari itu diperlukan penataan dengan cara membubarkan lembaga BPIP dan mengalihkan tugas dan fungsinya kepada Lembaga Ketahanan Nasional.

Kata kunci: Keberadaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sistem Ketatanegaraan