KETAATAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANGKALAN DALAM MENJALANKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018

Pada dasarnya Mantan Narapidana Korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mempunyai hak dipilih maupun memilih yang sama dalam keberlangsungan kehidupan bernegara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris. Analisa bahan hukum empiris dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis serta data yang diperoleh dari para responden yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan, diolah menjadi data informasi.
Berdasarkan pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa Partai Politik di Kabupaten Bangkalan sudah taat dalam menjalankan Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 sesuai dengan tanggal dikeluarkannya SK Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kata kunci: Ketaatan, Partai Politik,