TINDAK PIDANA PENGROYOKAN(Analisis Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto)

Kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur secara khusus tindak pidana pengroyokan sehingga dalam beberapa kasus terdapat kekeliruan saat menerapkan pasal yang tepat terhadap pelaku pengroyokan, seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Gorontalo yaitu putusan nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto yang memutus tindak pidana pengroyokan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah mengetahui tepat atau tidaknya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menutus tindak pidana pengroyokan dengan tindak pidana penganiayan yang mengakibatkan kematian dengan tanpa adanya bukti otopsi. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengroyokan dengan tindak pidana penganiayan yang mengakibatkan kematian tanpa adanya bukti otopsi serta mengenai unsur turut serta melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (2) ke-3 dengan unsur tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam pasal 170 dengan pasal 351 ayat 2 ke 3, pasal 170 lebih menitik berakan pada niatan mengroyok di setiap masing-masing pelaku sedangkan dalam pasal 351 ayat 2 ke-3 lebih spesifik pada tindakan memjadikan luka, membuat persaan tidak enak, lecet, dan cacat pada tubuh.

Kata kunci : Tindak Pidana Pengroyokan, Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur Tenaga Bersama.