TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Bahwa apabila hakim ingin menyelesaikan suatu perkara harus menerapkan aturan – aturan antara, undang – undang yang baru dengan yang lama maka, yang berlaku adalah undang – undang yang baru yang didasari “asas lex posteriori derogat legi priori”. Jika hakim memutuskan perkara dengan memberikan penjatuhan sanksi pidana harus berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP. Esensi dari Pasal tersebut menyatakan harus menerapkan aturan – aturan ketentuan pidana yang lebih ringan/menguntungkan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Apabila hakim tidak menemukan aturan pidana dalam undang – undang, maka hakim harus terlebih dahulu melihat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang perkaranya serupa biasa disebut dengan “jurisprudensi”. Jurisprudensi adalah sumber hukum atau ajaran, disiplin hukum yang didasari oleh prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sehingga putusan (jurisprudensi) ini dapat dijadikan pedoman atau bahan acuan bagi hakim – hakim yang lain dalam kasus perkara yang serupa. Hakim harus memberikan putusan yang berdasarkan demi rasa keadilan untuk terciptanya putusan yang baik dan sesuai dengan nilai – nilai kehidupan masyarakat. Karena unsur “keadilan” hakikat paling tinggi dalam aturan hukum dan kehidupan masyarakat.

Kata kunci: asas lex posteriori derogat legi priori, Pasal 1 ayat 2 KUHP, jurisprudensi, keadilan.