PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dalam konteks internasional, pengaturan konflik bersenjata dalam hukum humaniter sudah sangat memadai, namun demikian berbagai insiden yang menyebabkan pelanggaran terhadap kemanusiaan masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormati, kurang memadainya sarana yang tersedia untuk menegakkan, ketidakpastian mengenai penerapan dalam situasi tertentu, dan kurangnya pengetahuan para pemimpin politik, komandan, kombatan, dan masyarakat umum tentang hukum humaniter. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang objek serangannya penduduk (warga) sipil. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan.
Dan pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional telah diatur dibeberapa Konvensi maupun Statuta yang bersifat Internasional. Namun, peraturan ini masih lemah terlebih dengan negara yang tidak termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil dari penelitian ini perlindungan yang diberikan kepada penduduk (warga) sipil yang terkena dampak dari konflik bersenjata dan negara yang melanggar Hukum Humaniter Internasional bukan termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap dapat diadili di Mahkamah Internasional dengan syarat dan ketentuan yang ada. Dan sanksi maupun hukuman yang dijatuhkan kepada si pelanggar sesuai dengan peraturan yang ada.