Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Cetak Dan Elektronik

Peningkatan kenakalan anak setiap tahunya mendorong perlunya peneguhan kembali berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang nasional maupun dalam konvensi peraturan internasional. Salah satu hak adalah perlindungan identitas anak selama menjalani prores peradilan, pengungkapan identitas anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih sering terjadi dan tidak memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum dari undang-undang. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur mengenai publikasi identitas anak yang harus dirahasiakan., penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apa implikasi hukum publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik.rnMetode penelitan yang digunakan adalah penetian normatif doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitan bahwa perlindungan terhadap identitas anak masih sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. kerahasiaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, terdapat implikasi terhadap yang identitasnya tidak dirahasiakan atau tidak menggunakan anomitas sehingga menyebabkan dampak-dampak seperti stigma sosial, trauma sosiologis, kecemasan, perasaan malu berkepangjangan dan membahayakan keselamatan mereka karena sudah diketahui oleh lingkunganya. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus memberikan keadilan bagi siapa yang menyebarkan identitas anak dan memberikan keadilan hukuman sesuai dengan undang-undang yang mengatur hukuman penyebaran identitas anak