PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DENGAN JAMINAN SURAT KETERANGAN TANAH DI DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

ABSTRAKrnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan perbuatan hukum gadai tanah pertanian antara Mar’atus Sholikhah (penjual gadai) dengan Sumi (pembeli gadai) dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah keterlambatan penebusan berdasarkan perjanjian gadai tanah pertanian dapat dikategorikan jual lepas pada kasus antara Mar’atus Sholikhah dengan Sumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris pada data primer dari hasil wawancara. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta (fact approach). Hasil penelitian ini menujukkan, bahwa ditinjau dari hukum kebiasaan di Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan memiliki 2 karakter gadai yaitu : pertama, Apabila gadai hanya berkisar 1-2 tahun yang tergolong dalam jangka pendek, maka tidak memakai jaminan bukti penguasaan tanah. Kedua, Apabila gadai berkisar 5 tahun keatas yang tergolong dalam jangka panjang maka memakai jaminan bukti penguasaan tanah. Sehingga pelaksanaan perbuatan hukum gadai tanah pertanian antara Mar’atus Sholikhah (penjual gadai) dengan Sumi (pembeli gadai) masuk dalam kategori gadai tanah pertanian dalam jangka waktu panjang yaitu 5 tahun. Kategori ini mengharuskan penjual gadai menyerahkan jaminan berupa tanah pertanian dan bukti penguasaan tanah. Karena obyek tanah pertanian milik penjual gadai (Mar’atus Sholikhah) belum terdaftar maka yang diserahkan sebagai bukti adalah surat keterangan tanah. Adapun Keterlambatan penebusan gadai itu tidak dapat dianggap sebagai jual lepas karena masih berlaku gadai tanah pertanian menurut hukum kebiasaan Desa Sidogembul yang dalam hal ini termasuk dalam kategori 2 yaitu gadai jangka panjang dan Sumi (pembeli gadai) seharusnya wajib mengembalikan tanahnya kepada Mar’atus Sholikhah (penjual gadai) sesuai dengan Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960 pasal 7 dengan memberikan uang tebusan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun dalam hukum kebiasaan tetap harus memberikan uang tebusan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sehingga tidak memenuhi karakter jual beli. Kata Kunci: Gadai Tanah-Tanah Pertanian-Surat Keterangan Tanah