IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bangkalan. Pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk
kebijakan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang
kemudian di atur secara khusus oleh Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini berfokus pada
Implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga
membahas terkait kesesuaian Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan UndangUndang
No.25
Tahun
2007 tentang
Penanaman
Modal.

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum
empiris, menggunakan pendekatan fakta, teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan telaah kepustakaan serta metode analisa data menggunakan metode
penelitian bersifat deskriptif analisis.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Implementasi sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangkalan menghasilkan pertama, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan beberapa izin yang masih melekat pada satuan kerja perangkat daerah
belum sepenuhnya dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka masyarakat
untuk mendapatkan rekomendasi harus ke beberapa dinas lain, maka pelaksanaannya
cenderung tidak sama dengan harapan awal bahwa prosedurnya dilakukan satu pintu
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedua, Kesesuaian
Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, tidak sesuai dengan Undang-Undang No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya Pasal 1 angka 10. Pasal
tersebut memuat segala proses penyelenggaraan perijinan yang diajukan oleh
pemohon (Investor) mulai dari permohonan sampai pada penerbitan dokumen
dilakukan di satu tempat.

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.