IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Polres Bangkalan)

ABSTRAK

Korban pemerkosaan terhadap Anak dapat dilindungi hak-haknya dalam
proses peradilan pidana, baik perlindungan fisik dan psikis mau pun diberikan hak
kompensasi dan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun
faktanya korban tidak didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Tidak tersampainya peranan pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan implementasi
ketentuan pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam
kasus pemerkosaan terhadap anak, hak pendampingan bagi Anak yang menjadi
korban pemerkosaan dan penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bangkalan,
Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kapolres Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi ketentuan
pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus
pemerkosaan terhadap Anak tidak maksimal diterapkan pada korban pemerkosaan
yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Yang menjadi penghambat penerapan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
dikarenakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Ibu Kota
Jakarta, kurangnya kerjasama dengan instansi di setiap daerah kabupaten/atau
kota dan prosedur yang rumit serta membutuhkan memakan waktu dan biaya yang
cukup banyak.