PENODAAN DAN PENISTAAN AGAMA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/PID.B/2012/ PN.SPG)

Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat menganggap Tajul Muluk telah melukai perasaan ummat Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis konsep penistaan dan penodaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah konsep penistaan dan penodaan agama serta ketepatan hakim dalam memberikan vonis pada putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg., yang menyatakan Tajul Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan antara lain ; 1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), 2) pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer didapatkan dengan melakukan telaah pada Putusan PN Sampang No. 69/PID.B/2012/PN.SPG. dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu konsep penistaan dan penodaan agama, yang relevan dan berkorelasi langsung dengan Pasal 156a KUHP dan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan lain terkait.
Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 68/Pid.B/2012/PN.SPG mengenai unsur-unsur tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP sudah tepat dan sesuai, karena berdasarkan fakta di persidangan perbuatan terdakwa sudah memenuhi kriteria tindak pidana penodaan agama dalam Fatwa MUI dan Pasal 156a KUHP. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa juga sudah sesuai hal ini berdasarkan teori keseimbangan, teori pendekatan intuisi, teori pendekatan ilmu dan teori ratio decidendi yang sudah mempertimbangkan 3 aspek Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct / kode etik) yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.