PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BANGKALAN

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika di Desa Parseh, Jaddih yang dikenal sebagai Kampung Narkotika. Penelitian merupakan jenis penelitin sosio legal reseach, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder .Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing,klasifikasi dan sistematis. Dari penenelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika termasuk di dalamnya di wilayah Parseh yang terkenal sebagai kampung Narkoba, Polres Bangkalan berkoordinasi dengan Polda Jatim dan BNNP. BNNP Jawa Timur membentuk tim assessment. Dimana terdapat tiga bidang yang turut andil dalam keberhasilannya dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur. Tiga bidang tersebut meliputi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Bahwa dalam hal ini penyidik polri menyerahkan tersangka kepada tim assessment terpadu. Polres Bangkalan berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di wilayah Bangkalan. Untuk itulah, telah dilakukan 3 (tiga) langkah strategis dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu preemptif, preventif dan represif.